Sengketa Dana Desa dan BOS Meningkat, KI Banten Dorong Transparansi Bersama ForKI Riau

Serang,CNO — Forum Wartawan Komisi Informasi (ForKI) Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Senin (9/2/2026), dengan tujuan memperkuat kapasitas wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan mempercepat terwujudnya transparansi pemerintahan.

Kegiatan yang bertema “Penguatan Kapasitas Wartawan Forum Keterbukaan Informasi (ForKI) Riau dalam Mendukung Kinerja Komisi Informasi Provinsi” berlangsung di ruang mediasi KI Banten, dihadiri oleh jajaran komisioner KI Banten serta perwakilan KI Riau.

Ketua KI Banten, Dr. Zulpikar, S.Kom., S.E., S.H., M.M., M.I.P., M.H., menjelaskan bahwa masih banyak kepala desa dan perangkat desa di Banten yang belum sepenuhnya memahami prinsip keterbukaan informasi publik. Kondisi ini disebabkan kurangnya kebiasaan dalam menerapkan tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel.

“Ke depan, kami akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada kepala desa dan perangkat desa melalui pelatihan, workshop, serta kampanye keterbukaan informasi publik,” ujar Zulpikar. Ia menekankan bahwa peran wartawan sangat krusial dalam mendorong kesadaran masyarakat sekaligus mengawal implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di daerah.

Wakil Ketua KI Banten, Moch. Ojat Sudrajat S, mengungkapkan bahwa Kota Tangerang menjadi daerah dengan jumlah sengketa informasi terbanyak di Banten, yang mayoritas berkaitan dengan penggunaan dana desa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Ini menunjukkan masyarakat cukup peduli terhadap transparansi penggunaan anggaran publik,” kata Ojat. Sebanyak 79 register permohonan penyelesaian sengketa informasi tercatat sepanjang 2025, dan hingga Februari 2026 telah terdapat 26 register baru. Ojat memperkirakan jumlah sengketa berpotensi meningkat pada tahun ini.

Ia menyambut baik pelaksanaan FGD sebagai ruang berbagi pengalaman dan praktik penanganan sengketa informasi antarprovinsi. “Kami berharap diskusi ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja KI Banten dalam menangani sengketa informasi publik,” ujarnya.

Pembina ForKI Riau, H. Zufra Irwan, S.E., M.M., menjelaskan bahwa ForKI berperan sebagai mitra strategis Komisi Informasi dalam menyosialisasikan keterbukaan informasi hingga ke pelosok desa. “Kami berkomitmen meningkatkan kapasitas dan pengetahuan wartawan dalam menangani isu keterbukaan informasi publik serta mendorong transparansi pemerintahan di Riau,” kata Zufra.

Ia menambahkan bahwa FGD tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kerja sama antara ForKI Riau dan KI Banten dalam mendukung akuntabilitas badan publik. Kegiatan dihadiri sejumlah wartawan dan pejabat KI Banten, dengan diskusi membahas strategi peningkatan akses informasi bagi masyarakat dan efektivitas penyelesaian sengketa informasi publik.

Red