Wisatawan Membludak, Infrastruktur Jalan di Sawarna Dikeluhkan Amburadul

Lebak,CNO – Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, angkat suara menyuarakan keluhan terkait kondisi pariwisata setempat. Meskipun dikunjungi banyak wisatawan, infrastruktur jalan dinilai masih sangat memprihatinkan, disertai dugaan praktik pengelolaan tiket yang merugikan pengunjung.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, yang disapa UP, menyampaikan hal tersebut melalui pesan WhatsApp kepada awak media pada Kamis (26/03). Menurutnya, lonjakan jumlah wisatawan yang datang ke Sawarna tidak sebanding dengan kualitas infrastruktur yang ada.

“Wisatawan membludak ke Sawarna, tapi infrastruktur jalan masih amburadul,” tegas UP.27Maret 2026

Ia meminta agar pemerintah daerah segera melakukan perbaikan dan pemeliharaan, baik pada ruas jalan milik Pemerintah Kabupaten maupun akses menuju lokasi-lokasi wisata. UP menekankan bahwa dana retribusi dari wisatawan seharusnya digunakan kembali untuk pembangunan guna menjaga kepercayaan publik.

“Ketika ada retribusi dari wisata, tentunya harus dibarengi pembangunan infrastrukturnya, agar publik percaya kepada pengelola wisata,” tambahnya.

Dugaan Rekayasa Tiket
Sementara itu, Wijaya Darma Sutisna, yang dikenal dengan nama beken Ende Entis Bule, seorang aktivis senior, menyayangkan praktik tidak menyenangkan yang masih terjadi di dua destinasi wisata besar di wilayah Lebak selatan, yaitu Bagedur dan Sawarna.

Entis Bule mengungkapkan adanya dugaan rekayasa pemberian tiket masuk. Contohnya, untuk satu motor yang membawa dua orang penumpang, biaya yang ditarik adalah Rp10.000, namun tiket yang diberikan kepada pengunjung hanya satu lembar.

“Hal tersebut terjadi pada keluarga saya sendiri. Praktik yang tidak bagus ini kerap terjadi dan berimbas kepada wisatawan yang banyak mengadu, baik ke media maupun di media sosial. Ini merusak nama baik wilayah,” ungkap Entis Bule melalui sambungan WhatsApp pada Jumat (27/03).

Lebih jauh, ia menilai praktik ini berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa. Ironisnya, kedua tempat wisata tersebut diketahui pernah menerima penghargaan sebagai pengelolaan wisata terbaik tingkat nasional yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Apa artinya jika kedua tempat wisata tersebut yang konon dapat penghargaan terbaik, baik dari sumber PAD ke Pemkab juga GO dari nasional, tapi pada kenyataannya, penghargaan tersebut harus tercoreng oleh ulah dari sejumlah oknum,” tandasnya.

Ia menegaskan hal serupa tidak boleh terjadi lagi, terutama kepada wisatawan yang datang dari luar daerah. Namun, ia juga mencatat bahwa tidak semua tempat wisata menerapkan praktik serupa, menyebutkan pengelolaan di Wisata Karang Bokor oleh PT Pontis sebagai contoh yang baik.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, Yosep, belum memberikan tanggapan atau konfirmasi apa pun meskipun telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dan nomornya terlihat dalam status aktif.

Didin kaka