Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Mengadakan Pelayanan KB Gratis

CNO,Pandeglang – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP2KBP3A) mengadakan pelayanan KB gratis. Tujuan dari program KB (keluarga berencana) meningkatkan kesehatan ibu dan anak, membangun keluarga sejahtera, agar masyarakat menjadi keluarga bahagia.

“Ini akan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalinya penduduk, serta membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomis sebuah keluarga,” hal demikian disampaikan Bupati Pandeglang Irna Narulita pada kegiatan Intensifikasi pelayan KB di Kecamatan Majasari, Selasa 14 Mei 2024

Menurut Bupati Irna dengan program KB semua pasangan usia subur bisa dikawal dengan baik dari mulai kehamilan sampai kelahiran dengan demikian pola asuh anak dapat di prioritaskan sehingga menekan angka stunting.

“Perlu kamu ketahui, gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran sehingga membentuk keluarga bahagia dan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara Kepala DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang Aep Saepudin mengatakan, pada kegiatan ini menargetkan sejumlah 200 akseptor di Kecamatan Majasari. Namun ia juga menyampaikan kegiatan lainnya dilaksanakan secara mandiri di beberapa kecamatan yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke 73.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkn peserta KB aktif dan KB baru serta mengedukasi masyarakat kerena KB itu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak,” katanya.

Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Yuda Ganda Putra mengatakan, kegiatan ini merupakan bangga kencana yang menitik beratkan peningkatan kepada peningkatam Sumberdaya Manusia (SDM) dan revolusi mental.

“Kita hanya pemegang program namun berdasarkan pelaksanaan sesuai Uu 52 tahun 2009 , dan Uu Pemerintah nomor 23 tahun 2014 program ini milik kita bersama dan merupakan urusan wajib non dasar yang dilaksanakan secara konkuren,” ujarnya.

(min)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *