Jakarta,CNO– Ribuan menara internet diduga berdiri di atas lahan milik pemerintah provinsi DKI Jakarta yang diperuntukkan sebagai prasarana dan sarana umum (Pasos-Fasum). Jakarta Barat disebut sebagai wilayah dengan jumlah tower terbanyak, di antaranya berada di Jalan Peternakan II, Jalan Kembangan Raya, dan Jalan Daan Mogot.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Kumpulan Pemantauan Korupsi Bersatu (KPKB), Zeffri, menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat audiensi kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk membahas permasalahan tersebut.
“Ya, saya baru saja mengirim surat permohonan audiensi kepada Gubernur DKI Jakarta,” ujar Zeffri saat ditemui pada Rabu (21/5/2025).
Zeffri menduga keberadaan tower internet tersebut tidak disertai dengan nota kesepahaman (MoU) antara para vendor dan Pemprov DKI. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemanfaatan lahan negara dilakukan secara ilegal dan tanpa kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Jika memang ada kerja sama resmi, seharusnya ada MoU. Artinya, pihak vendor membayar sewa lahan, dan uang sewa itu masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Zeffri menegaskan, sebagai warga Jakarta, ia ingin memastikan bahwa aset daerah dikelola secara transparan dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kalau uang sewa masuk PAD, kita semua sebagai warga DKI bisa merasakan manfaatnya. Tapi kalau tidak, berarti ada potensi kerugian negara,” tambahnya.
KPKB berharap Pemprov DKI segera melakukan penertiban dan audit terhadap seluruh menara internet yang berdiri di atas lahan Pasos-Fasum guna memastikan legalitas dan kontribusinya terhadap daerah..
Reporter : Dede Mulyana
