PANDEGLANG,CNO – Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Pandeglang yang tidak lolos seleksi tahap 1 formasi tahun 2024 mempertanyakan kejelasan dan kepastian untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Pasalnya, hingga saat Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masih berkutat soal palidasi usulan PPPK Paruh Waktu kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Hal itu diungkapkan beberapa tenaga honorer di Kabupaten Pandeglang yang tidak mau menyebutkan namanya kepada media, Senin (21/07/2025).
Menurut mereka, ketidak jelasan Pemkab Pandeglang dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Pandeglang yang terus melakukan palidasi data untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu tersebut hanya memberikan harapan palsu alias tidak jelas kepada ribuan honorer yang tidak lulus seleksi tahap 1 formasi tahun 2024 lalu.
“Informasi yang disampaikan BKPSDM Kabupaten Pandeglang di media itu belum jelas dan hanya memberikan harapan palsu kepada kami sebagai tenaga honorer yang sudah belas tahun mengabdi untuk bisa diangkat menjadi ASN atau PPPK penuh waktu,” ungkapnya dengan nada kecewa.
“Dari dulu ngurusin soal palidasi data saja, kan baru tahun kemarin itu dilakukan palidasi data. Itu palidasi apalagi? Apa tidak ada kerjaan lagi bagian palidasi? Buat apa palidasi lagi-palidasi lagi?” sambungnya lagi.
Dikatakannya, kesimpang siuran soal pendataan usulan PPPK paruh waktu ke BKN oleh BKPSDM Kabupaten Pandeglang membuat kecewa ribuan tenaga honorer dengan pernyataan tersebut.
“Terus terang saja kami sudah pesimis dan kecewa dengan pihak BKPSDM Pandeglang. Dalam waktu dekat kami sudah sepakat untuk melakukan aksi besar-besaran ke BKN untuk mempertanyakan nasib kami,” katanya, seraya menambahkan bertepatan dengan 17 Agustus 2025 mendatang ribuan tenaga honorer akan melakukan aksi yang mengaku belum merasakan kemerdekaan dan kesejahteraan sebagai tenaga honorer yang belasan tahun mengabdi di lingkungan Pemkab Pandeglang tersebut.
“Insyaallah kemungkinan kami akan menyuarakan aksi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, karena kami belum merasa merdeka dengan nasib kami yang belum jelas ini,” pungkasnya.
Sementara dari informasi yang diperoleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang akan mengusulkan sebanyak 5.000 honorer diangkat PPPK paruh waktu diusulkan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Sebanyak 5.000 honorer diusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu ialah yang tidak lulus seleksi PPPK tahap 1 dan tahap 2, serta sudah masuk dalam data base BKN.
Juwita Mutachirriyah selaku Analisa SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang mengatakan, bahwa jumlah tenaga honorer atau non ASN yang masuk database akan diangkat PPPK paruh waktu kurang lebih 5.000-an.
“Angka ini belum fix atau belum final. Untuk memastikannya nanti akan ada rekonsiliasi data,” katanya kepada media, Minggu (20/07/2025)
Rekonsiliasi data adalah proses mencocokkan dan membandingkan dua atau lebih kumpulan data dari sumber yang berbeda untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan informasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan perbedaan atau ketidaksesuaian yang mungkin ada.
“Untuk itulah perlu dilakukan rekonsiliasi data untuk memastikan berapa jumlah yang harus di usulkan NIP-nya. Takutnya ada yang sudah berhenti atau meninggal,” katanya.
Dien Kaka.
