LEBAK, CNO – Program UPLAND (Upscaling Program for Land and Agricultural Development) yang digagas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Bidang Peternakan dan dilaksanakan di Kabupaten Lebak, Banten, pada tahun anggaran 2025, diduga kuat berpotensi menjadi ladang praktik korupsi.
Program dengan dukungan dari Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat secara menyeluruh dan terintegrasi tersebut justru dinilai sarat dengan perbuatan melawan hukum.
BACA JUGA: Prasetyo Hadi: SKB Tiga Menteri Soal Libur 18 Agustus Akan Rampung Besok
Menurut aktivis anti Korupsi Agustian, potensi terjadinya pemotongan dana bantuan yang dapat dialami oleh kelompok penerima manfaat dalam program tersebut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sangat besar kemungkinannya untuk terjadi.
“Jika terjadi dikemudian hari, sudah jelas ini mengarah pada praktik korupsi. Semoga tidak terjadi praktik Pungli, arahan sesat atau pengkondisian dalam pembelanjaan,” tegas Ketua Umum Orator Banten, Agustian, Rabu (06/8).
Agustian, menjelaskan bahwa pada tahun ini, program UPLAND Project Bidang Peternakan diproyeksikan di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak. Semoga, dijalankan sesuai mekanisme swadaya oleh Gabungan Kelompok penerima manfaat, bukan dikuasai oknum yang sesuka hati mengarahkan dan memonopoli pembelanjaan.
“Jika terjadi pemotongan, lalu pembelanjaan pun tidak bebas. saya tegaskan kembali, ini kan berbasis swadaya, jadi jangan sampai diatur oleh oknum tertentu. Pasalnya kelompok penerima manfaat yang harus berperan penuh dalam teknis belanja,” ujar Aktivis yang akrab dengan sebutan Agus Orator.
Atas kekhawatiran tersebut, Agustian menyatakan jika pada pelaksanaan dilapangan ditemui pelanggaran pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan akan segera mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pertanian dan juga berencana menyampaikan laporan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
“Program UPLAND ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi mari kita evaluasi bersama, apakah benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan petani, peternak?, Pemerintah pusat sedang gencar mengkampanyekan program untuk kesejahteraan masyarakat, Jangan sampai ini hanya menjadi proyek seremonial tanpa hasil nyata,” tandasnya. (Tim/Red)
