GAMPAR Demo di Kejari & Inspektorat Lebak, Desak Tuntaskan Kasus UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan

LEBAK, CNO – Koalisi Anti Korupsi Gerakan Moral Penyelamat Anggaran Rakyat – GAMPAR menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Inspektorat Kabupaten Lebak dan Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Senin 29 Juni 2026.

Aksi ini menindaklanjuti hasil klarifikasi GAMPAR kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak pada Rabu 24 Juni 2026 terkait perkembangan penanganan kasus Unit Pengelola Kegiatan – UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lebak.

Dalam orasinya, GAMPAR menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Kejari Lebak, penanganan kasus UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan baru menangani 1 perkara di tahun 2025. Sementara hingga saat ini, penanganan untuk kecamatan lainnya belum terlihat.

GAMPAR juga mendorong Kejaksaan Negeri Lebak segera mendapatkan hasil audit UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan dari Inspektorat Kabupaten Lebak selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah – APIP untuk menunjang proses pemeriksaan perkara.

Selain itu, GAMPAR menyoroti kinerja Inspektorat Kabupaten Lebak yang dinilai belum optimal melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Kabupaten Lebak.

Menurut GAMPAR, Inspektorat selaku APIP memiliki tugas melakukan audit, reviu tata kelola keuangan, dan investigasi terhadap pengelolaan aset UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan, serta menghitung potensi kerugian negara.

Aturan pelaksanaan tata kelola hingga pengawasan lembaga ini tertuang pada Peraturan Gubernur Banten serta Peraturan Bupati Lebak tentang Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kejaksaan Negeri Rangkasbitung dan Inspektorat Kabupaten Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan GAMPAR.

Oleh : Apip Muhendar